Medan – Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution dan Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Deddy Yevri Hanteru Sitorus (Deddy Sitorus), terlibat perseteruan.
Itu terjadi saat Komisi II DPR RI melakukan kunjungan spesifik di lantai II Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan, Kamis (3/7/2025).
Informasi yang dihimpun wartawan, perseteruan berawal saat Wakil Wali Kota Binjai, Hasanul Jihadi alias Jiji berbicara dalam forum itu terkait persoalan lahan eks HGU PTPN II di wilayahnya. Ia meminta saran dan pendapat Komisi II untuk menyikapi persoalan dimaksud.
Sebab, kata Jiji, selama ini Pemda sangat kesulitan mengadu dalam hal mengatasi permasalahan eks HGU ataupun sengketa pertanahan.
Deddy Sitorus kemudian menanggapi Jiji. Ia mengatakan, sebaiknya persoalan lahan eks HGU tersebut dibahas pada kesempatan lain, mengingat juga waktu yang terbatas.
Apalagi bahwa topik kunjungan spesifik Komisi II DPR itu terkait Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), bukan soal lahan eks HGU.
Jawaban Deddy Sitorus tersebut direspon Gubernur Sumut Bobby Nasution. Ia tidak puas dan tampak kesal mendengarnya.
Sehingga jika masalah lahan eks HGU itu tidak dibahas, Bobby mengajak para kepala daerah yang hadir untuk meninggalkan pertemuan.
Lantas pernyataan Bobby tersebut membuat Deddy Sitorus tersinggung. “Lah gimana sih, gubernur kok baperan,” ujar Deddy Sitorus kepada wartawan usai rapat.
Deddy Sitorus menyayangkan pernyataan Bobby Nasution yang dinilainya emosional saat pembahasan melebar ke isu eks HGU.
Deddy merasa dirinya seolah-olah dituding enggan membahas aspirasi kepala daerah terkait persoalan tersebut.
“Persoalan eks HGU itu panjang, harus melibatkan Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, Kementerian ATR/BPN, dan banyak pihak lainnya. Tidak mungkin dibahas hanya dalam waktu satu jam,” ujar Deddy kepada wartawan usai acara.
Anggota Komisi II lainnya, Longki Djanggola dari Fraksi Gerindra, membenarkan pernyataan rekannya dan menyebut Gubernur Bobby salah paham terhadap maksud Deddy.
“Saya saksinya, tidak ada maksud Pak Deddy menolak aspirasi. Tapi ini persoalan kompleks yang butuh koordinasi lintas lembaga. Harus ada forum khusus untuk membahasnya,” kata Longki yang saat itu bersebelahan dengan Deddy Sitorus.
Ia juga menilai forum tersebut sejak awal sudah dijadwalkan untuk membahas PNBP, namun justru melebar ke isu eks HGU secara tiba-tiba.
“Makanya ketika disalahartikan seolah kami tak mau dengar aspirasi, tentu jadi sensitif. Padahal kami terbuka, hanya waktunya tidak memungkinkan,” imbuhnya.
Deddy dan Longki sama-sama menegaskan pentingnya komunikasi yang proporsional antara pusat dan daerah agar tidak terjadi kesalahpahaman seperti dalam forum tersebut.
Menurut Deddy Sitorus, jangan sampai diskusi teknis berubah jadi persoalan emosional. Ia menyebut gubernur harusnya paham dan bisa menjaga suasana.
Dalam rekaman percakapan saat forum berlangsung yang diperoleh wartawan, Ketua Komisi II DPR RI sekaligus pimpinan tim kunker, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, menyampaikan bahwa maksud dari rekannya Deddy Sitorus sebenarnya adalah untuk menyarankan pembahasan dilakukan dalam forum khusus yang melibatkan instansi terkait.
“Apa yang disampaikan Pak Gubernur tetap menjadi masukan bagi kami. Tapi untuk persoalan eks HGU ini tentu butuh waktu dan forum yang lebih tepat. Kami bahkan siap memfasilitasi pertemuan dengan kementerian terkait agar persoalan ini bisa tuntas,” ujar Rifqinizamy.
Deddy Sitorus dalam rekaman percakapan itu juga ada menyampaikan agar dicari waktu lain untuk membahas persoalan eks HGU dalam forum tersebut.
“Karena tadi pimpinan mengatakan waktu kita cuma sampai pukul 13.00 WIB. Urusan itu panjang ceritanya, historikalnya panjang tidak mungkin kita bahas satu jam. Mohon Anda tidak plesetin. Jangan benturkan kami, karena (masalah ini) melibatkan banyak instansi lain,” ujarnya. (Mbd)
